TATA TERTIB MUSKER IMAKO 2011

TATA TERTIB MUSYWARAH KERJA

IKATAN MAHASISWA KOMUNIKASI ( IMAKO )

STPMD”APMD”YOGYAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Nama Kegiatan

Forum
ini bernama Musyawarah Kerja Ikatan Mahasiswa Komunikasi STPMD “APMD”
Yogyakarta periode 2011/2012

Pasal 2

Dasar Kegiatan

1.      SK
Ketua STPMD “APMD” No.001/KPTS-K/1994 tentang petunjuk organisasi kemahasiswaan
di STPMD “APMD” Yogyakarta

2.      Kebutuhan
organisasi dalam memberi acuan kerja selama satu periode

3.      Agenda
kerja Pengurus IMAKO periode 2011/2012

Pasal 3

Agenda Musyawarah Kerja

1.      Serah
terima dan pelantikan pengurus IMAKO lama kepada pengurus yang baru

2.      Menyusun
dan menetapkan program kerja Ikatan Mahasiswa Komunikasi periode 2011/2012

Pasal 4

Kedudukan Musyawarah Kerja

Musyawarah
Kerja Ikatan Mahasiswa Komunikasi merupakan pemegang kebijakan tertinggi dalam
mengesahkan dan menetapkan program kerja

Pasal 5

Waktu dan Tempat

1.      Musyawarah
kerja yang dilaksanakan pada hari Sabtu 12 November 2011 di Wisma Kaliurang,
Sleman

2.      Acara
dimulai pukul 19.00 WIB

BAB II

TATA URUTAN PERSIDANGAN

Pasal 6

Tata Urutan

Sidang
di bagi menjadi : Sidang pendahuluan, Sidang Pleno dan Sidang Paripurna

Pasal 7

Materi

1.      Sidang
pendahuluan membahas dan menetapkan tata tertib Musyawarah Kerja

2.      Sidang
Pleno membahas dan menetapkan program kerja tiap unit

3.      Sidang
Paripurna bertugas menetapkan seluruh hasil sidang

BAB III

PIMPINAN SIDANG

1.      Sidang
pendahuluan di pimpin oleh pimpinan sidang yang dipilih oleh Forum

2.      Sidang
Pleno dan sidang paripurna di npimpin oleh pengurus inti

Pasal 9

Tugas Pimpinan Sidang

1.      Memimpin
sidang Pendahuluan, sidang Pleno dan Sidang Paripurna

2.      Menetapkan
dan mengesahkan hasil sidang pendahuluan, dan mengesahkan hasil sidang Pleno

3.      Mengambil
kebijakan yang dianggap perlu untuk kelancaran jalannya Musyawarah kerja selama
belum diatur dalam Tata tertib  dan tidak
mengabaikan aspirasi peserta musyawarah kerja

BAB IV

PESERTA MUSYAWARAH KERJA

Pasal 10

Peserta
Musyawarah kerja adalah semua pengurus dan anggota Ikatan Mahasiswa Komunikasi
serta tamu undangan

Pasal 11

Peninjau

Peninjau
adalah tamu undangan yang hadir dan disetujui oleh quorum

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

Hak bicara dan Hak jawab

1.      Pada
Sidang Pendahuluan Sidang Pleno, Sidang Paripurna Semua peserta memiliki hak
bicara dan suara

2.      Peninjau
hanya mempunyai hak bicara dan tidak memiliki hak suara

3.      Ketentuan
ayat di atas apabila mengalami jalan buntu, maka diminta pimpinan sidang atau
yang bersangkutan meminta sendiri dengan persetujuan Pimpinan sidang

Pasal 13

Hak Interupsi

1.      Meminta
penjelasan tentang masalah yang sedang dibicarakan

2.      Mengajukan
usulan demi pemecahan masalah yang sedang di bicarakan

3.      Mengajukan
usulan sehubungan dengan jalannya persidangan

4.      Point
of Personal Prifileg ( peserta berhak mengajukan interupsi apabila hal yang
dibicarakan telah mengarah pada privacy personal peserta sidang )

Pasal 14

Kewajiban Peserta

1.      Wajib
menghormati Musyawarah kerja sebagai Forum tertinggi musyawarah untuk mufakat

2.      Saling
menghormati dan toleransi semua peserta

3.      Mengisi
daftar hadir pada setiap persidangan

4.      Tidak
meninggalkan forum tanpa seijin pimpinan sidang

BAB VI

QOURUM

Pasal 15

1.      Musyawarah
kerja sah dilaksanakan atau dimulai apabila semua peserta ½ + 1 dari seluruh
peserta sesuai dengan daftar hadir

2.      Bila
ayat ( 1 ) tidak terpenuhi maka sidang ditunda selama ( 10 ) menit an apabila
quorum tidak tercapai juga, maka sidang bisa dimulai dan dianggap sah

Pasal 16

Pengambilan Keputusan

1.      Pengambilan
keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat

2.      Apabila
ayat ( 1 ) tidak terpenuhi maka bisa di tempuh mekanisme lobby

3.      Apabila
ayat ( 1 ) dan ( 2 ) tidak tercapai juga maka minimal ½ + 1 peserta yang hadir
menyatakan setuju dan apabila belum tercapai maka kesepakatan dapat di tempuh
melalui mekanisme voting

Pasal 17

1.      Semua
keputusan yang telah di sepakati dapat di tinjau kembali sepanjang belum di
sahkan

2.      Keputusan
yang telah di sahkan tidak dapat di ganggu gugat dan bersifat mengikat

BAB VII

PENUTUP

1.      Keputusan
ini berlaku sejak di tetapkan tata tertib ini

2.      Hal –
hal yang belum diatur akan di tetapkan kemudian dengan kesepakatan musyawarah